Menutup Prodi, Menutup Akal Sehat

Rencana pemerintah menutup program studi yang dianggap “tidak relevan dengan dunia kerja” bukanlah terobosan. Ia lebih menyerupai jalan pintas cepat, tampak tegas, tetapi dangkal. Kebijakan ini mungkin meredakan kegelisahan statistik pengangguran terdidik, namun sekaligus memperlihatkan satu hal yang lebih mengkhawatirkan kegagalan negara memahami persoalan pendidikan secara utuh.

Logika yang dibangun sederhana terlalu sederhana. Jika lulusan tidak terserap pasar, maka prodinya yang salah. Tutup. Selesai. Cara berpikir seperti ini bukan hanya problematis, tetapi juga menyesatkan. Dalam logika ilmiah, ini adalah bentuk post hoc fallacy kesimpulan sebab-akibat yang dipaksakan. Pengangguran tidak lahir dari program studi, melainkan dari sistem yang gagal menghubungkan pendidikan dengan struktur ekonomi dan perencanaan tenaga kerja.

Di sinilah letak kegagalan paling mendasar  negara menyasar gejala, bukan akar masalah.

Dalam teori perencanaan pendidikan, ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan pasar dikenal sebagai mismatch struktural. Ia terjadi karena buruknya manpower planning, lemahnya basis data, dan tidak adanya integrasi antara kebijakan pendidikan, industri, dan pembangunan daerah. Menutup program studi tidak menyelesaikan mismatch ia hanya menyembunyikannya.

Lebih ironis lagi, kebijakan ini memperlihatkan kecenderungan berbahaya  mereduksi pendidikan menjadi sekadar mesin produksi tenaga kerja. Perguruan tinggi diperlakukan seperti pabrik, dan mahasiswa seperti bahan baku yang harus “laku” di pasar. Padahal, dalam tradisi akademik, pendidikan memiliki mandat yang jauh lebih luas membentuk nalar kritis, mengembangkan pengetahuan, dan menjaga peradaban.

Pemikiran Paulo Freire sejak lama mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan, bukan penyesuaian pasif terhadap sistem yang ada. John Dewey bahkan menegaskan bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, bukan sekadar persiapan untuk bekerja. Ketika negara mulai mengukur nilai ilmu dari logika “laku atau tidak laku”, maka yang hilang bukan hanya makna pendidikan, tetapi juga martabat manusia sebagai subjek berpikir.

Kebijakan penutupan prodi juga memperlihatkan kemalasan intelektual dalam membaca kompleksitas kurikulum. Kurikulum bukan sekadar daftar mata kuliah, melainkan representasi ideologi negara tentang manusia dan masa depan. Negara-negara maju memahami ini dengan sangat baik.

Finlandia tidak menutup bidang ilmu karena dianggap tidak relevan. Mereka justru memperkuat fondasi berpikir, memberi otonomi kepada guru, dan membangun sistem yang fleksibel. Jerman tidak memangkas pendidikan, melainkan mengintegrasikannya dengan industri melalui dual system yang matang. Korea Selatan tidak merespons pasar dengan panik, tetapi dengan investasi besar pada riset, kualitas kurikulum, dan budaya belajar.

Mereka tidak menutup ruang ilmu. Mereka memperluas kemungkinan ilmu.

Indonesia justru bergerak sebaliknya memotong cabang tanpa pernah merawat akar.

Ambil contoh pendidikan dasar. Narasi “kelebihan guru” sering dijadikan pembenaran kebijakan. Namun fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda: bukan kelebihan, melainkan salah distribusi dan salah desain. Banyak sekolah kekurangan guru pada bidang tertentu, sementara yang melimpah adalah guru dengan pendekatan generalis. Model pendidikan guru sekolah dasar yang diwarisi dari masa lalu tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kompleksitas pengetahuan hari ini.

Tetapi alih alih membenahi desain, negara justru memilih jalan pintas menutup, mengurangi, menyederhanakan.

Di titik ini, kebijakan tersebut tidak lagi sekadar keliru, tetapi berbahaya. Ia berpotensi mempersempit ruang pengembangan ilmu, melemahkan kapasitas adaptasi bangsa, dan dalam jangka panjang, menciptakan ketergantungan pada pengetahuan luar. Negara yang menutup ruang akademiknya sendiri sedang menggali keterbelakangannya secara sistematis.

Lebih dari itu, kebijakan ini menunjukkan dominasi pendekatan top down yang abai terhadap realitas. Pendidikan diperlakukan sebagai angka, bukan ekosistem. Padahal, relasi antara pendidikan dan dunia kerja bersifat dinamis, kompleks, dan tidak linear. Tidak ada satu kebijakan tunggal yang bisa menyelesaikannya secara instan apalagi kebijakan yang berbasis pemangkasan.

Yang dibutuhkan justru sebaliknya: keberanian untuk membenahi sistem secara menyeluruh. Kurikulum harus direvitalisasi agar adaptif tanpa kehilangan kedalaman ilmu. Pendidikan guru harus direkonstruksi dengan menggabungkan pendekatan generalis dan spesialis. Distribusi tenaga kerja harus berbasis kebutuhan wilayah. Dan yang paling penting, negara harus membangun sistem data yang terintegrasi antara pendidikan dan dunia kerja.

Ini memang tidak cepat. Tidak sederhana. Tetapi justru di situlah letak kebijakan yang serius.

Menutup program studi mungkin membuat angka terlihat rapi. Tetapi kebijakan publik tidak diukur dari kerapian statistik, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan masalah secara substantif.

Dan di sinilah persoalan sebenarnya kebijakan ini tidak menyelesaikan apa apa. Ia hanya mengganti persoalan dengan ilusi solusi.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar program studi, melainkan arah pendidikan nasional itu sendiri. Apakah pendidikan akan tetap menjadi ruang pembentukan manusia merdeka, atau direduksi menjadi sekadar alat produksi ekonomi?

Jika pilihan kedua yang diambil, maka kita tidak hanya sedang menutup program studi.

Kita sedang menutup akal sehat.