IPM BANGKA BELITUNG NAIK, PEMBANGUNAN MANUSIA BELUM SELESAI

Ada angka yang patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita terlena. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mencapai 75,26, meningkat dari 74,55 pada 2024. Kenaikan 0,71 poin atau 0,95 persen menunjukkan pembangunan manusia bergerak positif. BPS mencatat seluruh dimensi pembentuk IPM meningkat, terutama umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Namun, sebagai akademisi dan pemerhati pendidikan, kita tidak boleh berhenti pada kalimat “IPM naik, berarti pembangunan berhasil.” Justru ketika angka naik, pertanyaan akademiknya harus semakin tajam Siapa yang mengalami peningkatan? Di mana peningkatan itu terjadi? Dimensi apa yang paling menentukan? Siapa yang masih tertinggal? Dan apakah kenaikan angka tersebut benar benar mencerminkan meningkatnya kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermartabat?

Secara nasional, IPM Indonesia pada 2025 berada pada angka 75,90. Dengan demikian, Bangka Belitung masih berada 0,64 poin di bawah rata rata nasional.Di kawasan Sumatera, Kepulauan Riau telah mencapai 80,53; Sumatera Barat 77,27; Sumatera Utara 76,47; Riau 76,31; dan Aceh 76,23. Bangka Belitung berada di bawah kelompok tersebut, meskipun masih sedikit di atas Jambi yang mencapai 75,13 dan Sumatera Selatan 74,76. Dengan kata lain, Bangka Belitung berada di wilayah tengah peta pembangunan manusia Indonesia tidak tertinggal, tetapi belum menjadi pemimpin.

Posisi ini tidak boleh melahirkan kepuasan semu. Sebab pembangunan manusia bukan perlombaan mengejar angka, melainkan upaya memperluas kapabilitas manusia.Amartya Sen mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya dipahami sebagai perluasan kebebasan substantif manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Maka IPM bukan sekadar statistik kesejahteraan, melainkan cermin tentang seberapa besar negara dan pemerintah daerah membuka kesempatan bagi manusia untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan dan menikmati kehidupan yang layak.Dalam perspektif tersebut, IPM 75,26 bukanlah garis finis. Ia adalah rapor sementara.

Pangkalpinang 81,64, Bangka Selatan 70,83 Di sinilah masalah sesungguhnyaJika angka provinsi dibedah ke tingkat kabupaten/kota, cerita Bangka Belitung menjadi lebih menarik sekaligus problematis.Pada 2025, Kota Pangkalpinang mencapai IPM 81,64, masuk kategori sangat tinggi. Kabupaten Bangka berada pada 75,38; Belitung 75,29; Belitung Timur 73,99; Bangka Tengah 73,10; Bangka Barat 72,23; dan Bangka Selatan 70,83. Terdapat jarak 10,81 poin antara Pangkalpinang dan Bangka Selatan. Ini bukan sekadar perbedaan statistik, melainkan gambaran tentang ketimpangan kesempatan hidup. Masyarakat perkotaan relatif lebih dekat dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi, perguruan tinggi, pasar kerja dan layanan publik. Sementara itu, daerah lain menghadapi tantangan geografis, ekonomi dan akses yang lebih kompleks. Maka pertanyaan kebijakan yang penting bukan hanya “Mengapa IPM Bangka Belitung naik?” Tetapi Mengapa kualitas pembangunan manusia belum tumbuh dengan kecepatan dan kapasitas yang sama di setiap kabupaten/kota? BPS mencatat disparitas IPM antardaerah cenderung mengecil karena daerah dengan capaian lebih rendah tumbuh lebih tinggi. Ini kabar baik, tetapi disparitas yang mengecil tidak berarti ketimpangan telah selesai.

Convergence is not equality.

Konvergensi bukan berarti kesetaraan. Bangka Selatan yang bergerak lebih cepat tetap belum sama dengan Pangkalpinang. Karena itu, kebijakan afirmatif diperlukan. Pendidikan Titik Lemah yang Tidak Boleh Disembunyikan di Balik Angka IPM Di antara tiga dimensi IPM, pendidikan memiliki posisi strategis karena menentukan kemampuan manusia untuk mengubah kondisi hidupnya. IPM menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator dimensi pengetahuan. HLS menggambarkan ekspektasi pendidikan yang dapat ditempuh generasi muda, sedangkan RLS menunjukkan capaian pendidikan penduduk. Secara filosofis HLS adalah harapan negara terhadap masa depan manusia. RLS adalah jejak nyata pendidikan yang telah diberikan negara kepada manusia. Di antara keduanya terdapat pertanyaan penting Seberapa besar negara mampu mengubah harapan menjadi kenyataan? Jika HLS tinggi tetapi RLS masih rendah, terdapat gap antara educational aspiration dan educational attainment. Gap ini bukan semata persoalan individu, melainkan juga persoalan kebijakan.

Kemiskinan, kualitas sekolah, distribusi guru, transportasi, akses internet, kondisi geografis, budaya pendidikan keluarga dan kesempatan melanjutkan sekolah memengaruhi kemampuan anak untuk bertahan dalam sistem pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup mengatakan bahwa angka partisipasi sekolah meningkat. Kita harus bertanya Apakah anak masuk sekolah, bertahan, lulus tepat waktu, melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan benar-benar belajar? Sebab schooling tidak selalu identik dengan learning. APS, APM, APK Jangan Biarkan Statistik Pendidikan Berhenti pada Kehadiran Indikator APS, APM dan APK membantu membaca kondisi pendidikan. APS menunjukkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APM menunjukkan kesesuaian jenjang dengan kelompok usia, sedangkan APK melihat cakupan partisipasi pada suatu jenjang tanpa membatasi kesesuaian usia. Ketiganya penting, tetapi terutama berbicara tentang akses dan partisipasi. Pembangunan manusia membutuhkan ukuran yang lebih dalam kualitas pembelajaran.

Anak yang hadir di sekolah selama 12 tahun belum tentu memiliki kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan digital dan pemecahan masalah yang memadai. Maka ukuran pendidikan tidak boleh berhenti pada Berapa lama anak bersekolah? Tetapi harus bergerak menuju Apa yang diperoleh anak selama bersekolah?” Di sinilah paradigma pembangunan manusia perlu bergeser

From years of schooling to quality of learning.

Dari lamanya sekolah menuju kualitas belajar. Kekayaan Daerah Tidak Otomatis Menjadi Kekayaan Manusia Bangka Belitung memiliki sejarah ekonomi yang kuat dengan pertambangan, khususnya timah. Namun pengalaman daerah penghasil sumber daya alam mengajarkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menjadi kekayaan manusia. Sumber daya alam dapat menghasilkan pendapatan, tetapi pendidikan menghasilkan kapabilitas. Timah dapat habis, sedangkan kapabilitas manusia dapat diwariskan lintas generasi. Karena itu, masa depan Bangka Belitung tidak boleh hanya dibangun dari pertanyaan Berapa banyak timah yang masih kita miliki?" Tetapi Berapa banyak manusia berkualitas yang mampu kita hasilkan ketika timah tidak lagi menjadi sandaran utama ekonomi?” Kebijakan pendidikan harus dipandang sebagai investasi strategis pembangunan pascatambang, sekaligus jembatan transformasi dari resource based economy menuju knowledgebased economy. Jika transformasi gagal, Bangka Belitung akan menghadapi paradoks memiliki sumber daya alam tetapi kekurangan sumber daya manusia dengan kompetensi masa depan.

Pangkalpinang Tidak Boleh Menjadi Pulau Kemajuan Sendiri IPM Pangkalpinang sebesar 81,64 menunjukkan bahwa kota ini telah masuk kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Namun keberhasilan tersebut harus menjadi pusat pertumbuhan kapabilitas bagi seluruh Bangka Belitung. Perguruan tinggi, sekolah, dunia usaha, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu berkolaborasi. Jika universitas hanya terkonsentrasi di kota dan sekolah sekolah di daerah tertinggal tidak memperoleh transfer pengetahuan, teknologi dan inovasi, pusat pendidikan justru dapat memperbesar kesenjangan. Karena itu, perguruan tinggi di Bangka Belitung harus bergerak dari paradigma teaching university menuju knowledge and innovation hub bagi daerah. Universitas tidak cukup menghasilkan lulusan. Universitas harus menghasilkan solusi kebijakan. Bangka Selatan Harus Dibaca sebagai Alarm, Bukan Sekadar Peringkat Terakhir

IPM Bangka Selatan sebesar 70,83 tidak boleh menjadi label kelemahan. Daerah dengan capaian lebih rendah justru membutuhkan perhatian kebijakan yang lebih besar. Inilah prinsip equity. Equality memperlakukan semua daerah secara sama. Equity memberikan dukungan lebih besar kepada daerah yang menghadapi persoalan lebih besar. Dalam teori keadilan John Rawls, kesempatan yang adil tidak cukup diwujudkan melalui perlakuan formal yang sama. Kebijakan harus memperhatikan posisi mereka yang kurang diuntungkan. Karena itu, kebijakan pendidikan Bangka Belitung harus meninggalkan pendekatan one size fits all. Kebutuhan pendidikan Pangkalpinang tidak sama dengan Bangka Selatan; masalah Belitung tidak identik dengan Bangka Barat; dan persoalan daerah kepulauan tidak sama dengan persoalan perkotaan. Maka data kabupaten/kota harus menjadi dasar desain kebijakan. Dari Data ke Inovasi Kebijakan Data IPM jangan hanya digunakan untuk menyusun laporan tahunan. Data harus menjadi dasar policy diagnosis.

Ketika RLS rendah, pemerintah harus mencari penyebabnya. Ketika APM rendah, hambatan ketepatan usia dan jenjang harus diidentifikasi. Ketika APS menurun pada kelompok usia tertentu, faktor putus sekolah perlu ditelusuri. Ketika APK tinggi tetapi hasil belajar rendah, kualitas pembelajaran harus dievaluasi. Ketika HLS tinggi tetapi RLS tertinggal, pemerintah harus mencari mengapa harapan pendidikan tidak menjadi kenyataan. Dengan demikian Data  diagnosis inovasi  implementasi evaluasi perbaikan kebijakan. Itulah kebijakan pendidikan modern, bukan sekadar program  anggaran  kegiatan  laporan. Bangka Belitung di Antara Nasional dan Regional Kita Sudah Baik, Tetapi Belum Unggul Secara nasional, posisi 75,26 menunjukkan Bangka Belitung telah berada pada kategori pembangunan manusia tinggi, tetapi masih di bawah IPM Indonesia 75,90. Secara regional, tantangannya lebih jelas. Kepulauan Riau berada jauh di atas Bangka Belitung dengan 80,53, disusul Sumatera Barat 77,27, Sumatera Utara 76,47, Riau 76,31, dan Aceh 76,23. Pertanyaannya bukan hanya “Apakah Bangka Belitung sudah baik?” Jawabannya ya. Tetapi “Apakah Bangka Belitung sudah optimal?” Jawabannya belum. Perbedaan antara “baik” dan “unggul” itulah ruang kebijakan yang harus dikerjakan.

IPM Bukan Trofi Pemerintah

Ada kecenderungan menjadikan indikator pembangunan sebagai trofi. IPM naik, kemiskinan turun, pertumbuhan ekonomi meningkat semuanya dipublikasikan. Namun seorang akademisi harus bertanya Apa yang terjadi di balik angka tersebut? Angka dapat naik sementara ketimpangan masih ada, kualitas pembelajaran belum memadai, anak-anak di wilayah tertentu tertinggal, dan lulusan sekolah belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, IPM harus dibaca sebagai instrumen refleksi kebijakan, bukan instrumen propaganda keberhasilan Dari Human Development Menuju Human Capability Arah pembangunan Bangka Belitung ke depan tidak cukup mengejar IPM 76, 77, 78 atau 80. Yang harus dikejar adalah manusia yang lebih sehat, berpendidikan, produktif, kreatif, kritis dan bebas menentukan masa depannya.

Dalam perspektif Amartya Sen, pembangunan adalah perluasan freedom. Dalam perspektif Martha Nussbaum, pembangunan harus memperluas central capabilities. Dalam perspektif Human Capital Theory, pendidikan meningkatkan produktivitas. Dalam perspektif Rawls, pendidikan harus menjamin fair equality of opportunity. Semua itu membutuhkan policy innovation, collaborative governance dan evidence based policy. Maka pembangunan manusia Bangka Belitung seharusnya memiliki formula Data  Pendidikan Berkualitas  Equity  Innovation  Collaboration  Human Capability. Dan Human Capability  Fondasi IPM yang berkelanjutan. Jangan Hanya Menaikkan IPM, Naikkan Martabat Manusia Bangka Belitung telah menunjukkan kemajuan. IPM 75,26 patut diapresiasi, tetapi juga menegaskan bahwa perjalanan pembangunan manusia belum selesai.

Masih ada jarak dengan nasional dan provinsi provinsi unggulan di Sumatera. Masih ada jarak 10,81 poin antara Pangkalpinang dan Bangka Selatan. Masih ada pekerjaan untuk mempertemukan HLS dengan RLS serta mengubah APS, APM dan APK menjadi kualitas pembelajaran. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pendidikan dari sekadar schooling menjadi capability. Karena itu, pemerintah Bangka Belitung jangan hanya bertanya Berapa IPM kita tahun depan? Tetapi “Manusia seperti apa yang ingin kita lahirkan 10, 20 dan 30 tahun ke depan?”  Sebab angka IPM adalah bayangan. Manusialah kenyataannya. Jika manusia Bangka Belitung semakin sehat, berpengetahuan, produktif, inovatif dan memiliki kebebasan menentukan masa depannya, IPM akan mengikuti. Namun jika kita hanya mengejar angka tanpa memperbaiki kualitas pendidikan, kesempatan dan kapabilitas manusia, kita mungkin memperoleh IPM yang tinggi secara statistik tetapi dangkal secara substantif.

Dan di situlah filosofi pembangunan harus kembali pada hakikatnya Pembangunan bukan tentang membuat daerah terlihat maju di dalam tabel statistik. Pembangunan adalah membuat manusia yang tinggal di dalamnya benar benar memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih bermartabat dan lebih bebas Bangka Belitung tidak kekurangan angka. Yang kita perlukan adalah keberanian mengubah angka menjadi kebijakan, kebijakan menjadi inovasi, dan inovasi menjadi manusia berkualitas. Sebab ukuran tertinggi sebuah daerah bukan seberapa kaya tanahnya, bukan seberapa tinggi APBDnya, dan bukan seberapa banyak sumber daya alamnya melainkan seberapa berkualitas manusia yang berhasil dibangunnya.